JAKARTA, 2 DESEMBER 2025 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia tak akan tercapai tanpa perombakan serius terhadap iklim investasi nasional.
Ia mengakui daya saing Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Singapura, dan Malaysia—tercermin dari keputusan Nvidia menanamkan investasi di Johor alih-alih Indonesia.
Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah mengaktifkan Task Force Debottlenecking, sebuah kelompok kerja lintas institusi yang berfungsi sebagai kanal resmi bagi pelaku usaha untuk melaporkan hambatan di lapangan yang mengganggu aktivitas investasi.
“Jika ada hambatan dalam bisnis Anda, silakan lapor, dan kami akan sidangkan. Saya sudah mengalokasikan satu hari penuh khusus untuk memimpin sidang debottlenecking,” tegas Purbaya dalam Pembukaan Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025).
Ia optimistis pendekatan berbasis permasalahan nyata di lapangan akan mempercepat penataan ulang ekosistem investasi. Optimisme ini didukung pengalaman pemerintah dalam menyelesaikan 193 kasus debottlenecking senilai Rp894 triliun pada periode 2016–2019.
Menkeu menekankan bahwa perbaikan regulasi kini akan disusun dengan pola baru, berangkat dari temuan lapangan menuju aturan, bukan sebaliknya.
“Ke depan, kita akan perbaiki iklim bisnis secara bertahap langsung dari lapangan. Dari situ kita benahi regulasinya,” ujarnya.
Selain reformasi regulasi, pemerintah juga memperkuat perlindungan pasar domestik agar tidak dibanjiri produk ilegal, termasuk pengetatan impor barang bekas yang dinilai menggerus ruang berkembang industri dalam negeri.
Purbaya menegaskan bahwa Indonesia hanya bisa bergerak menuju pertumbuhan 6% mulai tahun depan, lalu meningkat ke 8% dalam empat hingga lima tahun, jika perbaikan tata kelola investasi dibarengi penguatan permintaan domestik serta sinergi kebijakan fiskal dan moneter.
“Tumbuh 8 persen itu menantang, tapi bukan tidak mungkin kalau kita tempuh secara bertahap. Kuncinya ada di fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan iklim investasi,” tutupnya.
Foto : Dok Kemenkeu